Bengkulu,kabaronlinenews.com – Mewakili Walikota Bengkulu, Asisten I Eko Agusrianto meminta tim Satgas BPJS gratis Pemkot terus sinergi dan berkolaborasi dalam menyisir warga-warga yang belum tercover BJPS.
Permintaan ini disampaikan agar pendataan berjalan sesuai keinginan Walikota – Wawali dan diharapkan adanya pemerataan program BPJS di Kota Bengkulu nantinya.
“Tim satgas dibentuk agar bisa menjadi garda terdepan atau yang pertama kali bersentuhan dengan masyarakar. Jadi saya minta tolong tingkatkan kolaborasi, kekompakan serta kerjasamanya. Sehingga tujuan pemerintah agar program ini sampai ke seluruh masyarakat di Kota Bengkulu tercapai sesuai rencana,” ujar Eko saat memimpin rapat fasilitasi dan konsultasi penyelenggaraan pemerataan BPJS Gratis, yang berlangsung di huang Rapat Hidayah, kantor Walikota Bengkulu, Senin (13/2).
Perwakilan BPJS Bengkulu Rico Hanggara juga memberikan arahan pada seluruh tim Satgas BPJS gratis mengenai aturan pendataan masyarakat yang belum tercover.
“Proses pendataan ini harus benar-benar cermat dan teliti, karena ada 150 ribu jiwa yang harus didata. Jangan sampai selip, karena kita bicara melalui data. Tolong disinkronkan melalui form online yang sudah disiapkan,” ujar Rico.
Pasalnya, beberapa upaya telah dilakukan dalam pemerataan BPJS gratis di Kota Bengkulu. Untuk ke depannya, satgas dan OPD terkait sebagai penyelenggara dapat melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga diharapkan semua masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan maksimal dari Pemerintah Kota Bengkulu melalui program ini.
Sebagai informasi, rapat ini juga dihadiri Asisten II, Staf Ahli, beberapa Kepala OPD, Camat dan Perwakilan BPJS. (Media Center Kota Bengkulu).
Penekanan terkait BPJS dari Menko PMK
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, BPJS Kesehatan merupakan ujung tombak kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial khususnya bagi mereka yang tidak beruntung secara sparsial maupun struktural.
Dalam menyelesaikan kendala ketimpangan di lapangan terutama di daerah, Menko mengimbau beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya kuantitas pelayanan, kualitas pelayanan, akses pelayanan, dan relevansi antara faskes dan kebutuhan masyarakat.
Menko PMK menambahkan, BPJS Kesehatan merupakan ujung tombak kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial khususnya bagi mereka yang tidak beruntung secara sparsial maupun struktural.
Dalam menyelesaikan kendala ketimpangan di lapangan terutama di daerah, Menko mengimbau beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya kuantitas pelayanan, kualitas pelayanan, akses pelayanan, dan relevansi antara faskes dan kebutuhan masyarakat. (**)
