Bengkulu,kabaronlinenews.com – Anggota DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain mengatakan, adanya pemberitaan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah minta Pemkab/Pemkot mengratiskan atau menghapuskan BPHTB, itu hanya ucapan hypocrite.
“ Kenapa saya katakana hypocrite. Disatu sisi gubernur menaikan gas elpiji 3kg yang merupakan barang subsidi sebenarnya. Kemudian, setiap hari begitu banyak anak-anak yang tamat SMA/SMK mengeluhkan ijazah merekatidak dapat diambil karena masih ada tunggakan di sekolah,” ujar Teuku Zlkarnain, Kamis 22 Juni 2023.
Menurutnya, itu masih ratusan , seharusnya gubernur melihat juga.
Kalau beliau ucapan dan perbuatannya sama, maka yang dilakukan gubernur adalah menurunkan dan mensubsidi gas elpiji 3kg. “ Bahkan gubernur mengratiskan gas elpiji 3kg seperti yang dijanjikan oleh gubernur,” kata Teuku Zulkarnain.
Kemudian, lanjut Teuku, seharusnya gubernur menginruksikan kepada kepala SMA/SMK jangan menahan ijazah anak-anak, itu baru benar. Kalau ini namanya hypocrite.
Ditegaskan Teuku Zulkarnain,Pemkot Bengkulu memungut pajak BPHTB dan distribusi yang kesemuanya masuk ke PAD Kota Bengkulu. Hasil pajak itu juga semuanya untuk kepentingan rakyat, seperti melakukan pembangunan dan rehabiltasi jalan dan drainase.
“ Bahkan dari pendapatan PAD tersebut, Pemkot Bengkulu dapat melakukan pengaspalan jalan dan pembangunan jalan provinsi yang puluhan tahun tidak kunjung diperbaiki,” ujarnya.
Menurut Teuku, dari hasil pajak BPHTB tersebut, Pemkot Bengkulu juga menangung beban anak-anak SMA/SMK yang tidak mampu untuk mengambil ijazah mereka di sekolah lantaran mereka tidak mampu.
Tak hanya itu, kata Teuku, Pemkot Bengkulu juga menanggung beban dengan adanya kenaikan inflasi akibat kemudian gas elpiji 3kg dinaikan oleh Gubernur Rohidin Mersyah.
“Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, itu adalah bentuk bentuk sensasi dan mencari simpati saja. Di satu sisi menutupi kebobrokan saja dimana jalan-jalan provinsi banyak yang hancur.
Demikian juga gas elpiji 3 kg yang dijanjikan gratis, malah dinaikan.
Kemudian anak-anak tamatan SMA/SMK ijazahnya tidak bisa diambil karena mereka anak yang tidak mampu,” tegas Teuku Zulkarnain. (**)
