Perekonomian global masih menunjukkan kinerja yang relatif baik sejalan dengan penguatan kinerja manufaktur global dan tren pemulihan keyakinan konsumen. Namun demikian, peningkatan tensi geopolitik dan fragmentasi geoekonomi pada awal 2026, termasuk di Timur Tengah serta dinamika kebijakan perdagangan AS, menjadi downside risk yang berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.
Perekonomian AS pada kuartal IV 2025 terpantau tumbuh 1,4 persen qtq, jauh di bawah ekspektasi pasar sebesar 2,5 persen, didorong oleh government shutdown dan pelemahan konsumsi, di tengah pasar tenaga kerja masih relatif solid. Tekanan inflasi kembali meningkat dan sejalan dengan perkembangan tersebut, ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga pada pertengahan tahun mulai menurun, dengan kecenderungan kebijakan suku bunga higher for longer.
Di kawasan Asia, perekonomian Tiongkok masih menghadapi tekanan permintaan domestik di tengah berlanjutnya krisis sektor properti, meskipun kinerja eksternal masih mencatatkan surplus.
Dari sisi domestik, perekonomian Indonesia di kuartal IV 2025 mencatat pertumbuhan yang solid yaitu sebesar 5,39 persen yoy, sehingga secara keseluruhan tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. Inflasi headline meningkat terutama akibat efek basis rendah tahun sebelumnya. Indeks Keyakinan Konsumen masih berada di zona optimistis meskipun menunjukkan moderasi dan aktivitas manufaktur tetap berada dalam fase ekspansif pada awal 2026.
Perkembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK).
Pada Februari 2026, tekanan di pasar saham domestik terpantau mereda. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Februari 2026 ditutup pada level 8.235,49 pada 27 Februari 2026, terkoreksi sebesar 1,13 persen secara mtd atau 4,76 secara ytd. Sehubungan dengan volatilitas pasar di awal Maret 2026 yang dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, OJK terus memantau pergerakan pasar serta berkoordinasi dengan SRO dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan.
Rerata Nilai Transaksi Harian (RNTH) saham pada Februari 2026 tercatat sebesar Rp25,62 triliun (Januari 2026: Rp34,91 triliun). Dengan demikian, RNTH bulanan konsisten berada di atas angka Rp20 triliun sejak Agustus 2025. Proporsi transaksi investor ritel pada bulan tersebut tercatat sebesar 53 persen (Januari 2026: 58 persen). Sementara dari sisi investor asing, tercatat net sell sebesar Rp0,36 triliun, berbalik arah dibandingkan bulan sebelumnya (Januari 2026: net sell Rp9,88 triliun).
Di pasar obligasi, indeks komposit ICBI per 27 Februari 2026 ditutup di level 442,12; terapresiasi 0,45 persen mtd atau 0,29 persen ytd. Adapun yield SBN rata-rata mengalami kenaikan sebesar 1,76 bps mtd atau 10,04 bps ytd. Investor nonresiden di pasar SBN terpantau membukukan net sell sebesar Rp3,35 triliun secara mtd (ytd: net sell Rp3,25 triliun), sedangkan di pasar obligasi korporasi net sell sebesar Rp0,30 miliar secara mtd (ytd: net sell Rp0,95 triliun).
Di tengah dinamika pasar, industri pengelolaan investasi masih melanjutkan kinerja positif. Nilai Asset Under Management (AUM) mencapai Rp1.115,71 triliun per 26 Februari 2026, meningkat 1,11 persen mtd atau 7,0 persen ytd. Adapun Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada periode yang sama mencapai Rp726,26 triliun, tumbuh 3,55 persen mtd atau 7,54 persen ytd. Tren kinerja NAB yang solid tersebut didukung oleh investor Reksa Dana yang tetap aktif melakukan subscription, dengan net subscription sebesar Rp16,09 triliun mtd atau Rp43,12 triliun ytd.
Dari sisi jumlah investor, per 25 Februari 2026 (mtd) terpantau adanya penambahan sebanyak 1,8 juta investor baru di pasar modal domestik. Dengan perkembangan tersebut, secara ytd jumlah investor di pasar modal tumbuh 12,34 persen menjadi 22,88 juta.
Selanjutnya, penghimpunan dana oleh korporasi di pasar modal hingga 27 Februari 2026 (ytd) telah mencapai Rp39,09 triliun, yang bersumber dari 32 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS). Adapun pada pipeline, terdapat 25 rencana Penawaran Umum dengan nilai indikatif Rp16,83 triliun.
Untuk penggalangan dana melalui Securities Crowdfunding (SCF), per 26 Februari 2026 terdapat 13 Efek baru dengan nilai dana dihimpun sebesar Rp23,65 miliar, serta terdapat 4 penerbit baru. Dengan demikian secara agregat, telah tercatat 1.008 penerbitan Efek dari 596 penerbit dan 194.497 pemodal.
Di pasar derivatif keuangan, sejak 10 Januari 2025 hingga 20 Februari 2026, terdapat sebanyak 113 pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip dari OJK. Adapun selama Februari 2026, volume transaksi mencapai 29.514 lot dan frekuensi transaksi sebanyak 234.951 kali. Sementara di Bursa Karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 27 Februari 2026, secara total tercatat 153 pengguna jasa yang telah terdaftar. Adapun penambahan volume transaksi pada Februari 2026 tercatat sebesar 2.218 tCO2e (Tonne of Carbon Dioxide Equivalent), dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp91,87 miliar.
Dalam rangka penegakan hukum di bidang Pasar Modal, Derivatif Keuangan dan Bursa Karbon:
Pada Februari 2026, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif berupa Denda atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan di Bidang PMDK sebesar Rp23.635.000.000 kepada 33 Pihak serta 1 Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin, 3 Sanksi Administratif berupa Pembekuan Izin dan menetapkan 4 Perintah Tertulis.
Pengenaan sanksi di atas termasuk sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL) sebesar Rp925.000.000 serta pihak-pihak terkait, termasuk PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek (PEE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) REAL yang dikenakan sanksi administratif berupa denda dan pembekuan izin usaha sebagai PEE selama 1 (satu) tahun.
Sanksi juga dikenakan kepada PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) sebesar Rp1.850.000.000 dan pihak-pihak terkait; serta kepada PT Indo Pureco Pratama Tbk (IPPE) sebesar Rp4.625.000.000 dan pihak-pihak terkait, termasuk PT KGI Sekuritas Indonesia selaku PEE dalam IPO IPPE yang dikenakan sanksi administratif berupa denda dan pembekuan izin usaha sebagai PEE selama 1 (satu) tahun.
Selanjutnya, OJK juga mengenakan sanksi kepada pihak-pihak terkait dalam kasus PT Tianrong Chemical Industry Tbk d.h. PT Tridomain Performance Materials Tbk (TDPM) sebesar Rp6.210.000.000; termasuk kepada Sdr. HS (Pengendali dari TDPM) yang menyembunyikan informasi bahwa yang bersangkutan adalah Beneficial Owner dari Xing Wang International Limited.
Selain itu, dalam rangka penegakan ketentuan terkait tindak pidana di bidang PMDK terkait manipulasi perdagangan saham, OJK telah mengenakan sanksi denda sebesar Rp11.050.000.000,- kepada 3 Pihak perorangan, yaitu Sdr. BVN, Sdr. UPT, dan Sdr. MLN serta kepada PT Dana Mitra Kencana.
Sejak 1 Januari 2026 hingga Februari 2026, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif atas pemeriksaan kasus di PMDK yang terdiri dari Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp38.310.000.000 kepada 40 Pihak, 1 Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin, 3 Sanksi Administratif berupa Pembekuan Izin, 2 perintah tindakan tertentu/instruksi tertulis, serta 4 Perintah Tertulis.
Sejak 1 Januari 2026 hingga Februari 2026, OJK mengenakan Sanksi Administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp16.034.500.000 kepada 141 Pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Pasar Modal, 42 Peringatan Tertulis, serta 10 Sanksi Administratif berupa Peringatan Tertulis atas selain Keterlambatan Non-Kasus.
Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Pada Januari 2026, kredit tumbuh sebesar 9,96 persen yoy menjadi Rp8.557 triliun, meningkat dibandingkan posisi Desember 2025 yang tumbuh 9,63 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 22,38 persen, diikuti oleh Kredit Konsumsi 6,58 persen, sedangkan Kredit Modal Kerja 4,13 persen. Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 16,07 persen. Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh sebesar 13,43 persen yoy.
Porsi produk kredit buy now pay later (BNPL) perbankan tercatat sebesar 0,32 persen. Per Januari 2026, baki debet kredit BNPL sebagaimana dilaporkan dalam SLIK, tumbuh 20,15 persen yoy (Desember 2025: 19,32 persen yoy) menjadi Rp27,1 triliun, dengan jumlah rekening mencapai 31,23 juta (Desember 2025: 31,21 juta).
Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 13,48 persen yoy (Desember 2025: 13,83 persen yoy) menjadi Rp10.076 triliun, dengan giro, deposito dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 19,75 persen, 12,61 persen, dan 8,27 persen yoy.
Likuiditas industri perbankan pada Januari 2026 tetap memadai, dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 121,23 persen (Desember 2025: 126,15 persen) dan 27,54 persen (Desember 2025: 28,57 persen) dan masih di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Adapun Liquidity Coverage Ratio (LCR) berada di level 197,92 persen.
Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,14 persen (Desember 2025: 2,05 persen) dan NPL net sebesar 0,82 persen (Desember 2025: 0,79 persen). Loan at Risk (LaR) tercatat sebesar 9,01 persen (Desember 2025: 8,77 persen). Secara umum, tingkat profitabilitas bank (ROA) sebesar 2,49 persen (Desember 2025: 2,53 persen).
Permodalan (CAR) sebesar 25,87 persen (Desember 2025: 25,87 persen), menjadi buffer mitigasi risiko yang kuat di tengah kondisi ketidakpastian global.
Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di bidang Perbankan, OJK telah mencabut izin usaha PT BPR Prima Master Bank yang berkantor pusat di Surabaya, terhitung sejak 27 Januari 2026, Perumda BPR Bank Cirebon terhitung sejak 9 Februari 2026, serta PT Bank Perekonomian Rakyat Kamadana yang berkantor pusat di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali terhitung sejak 18 Februari 2026.
Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta Bank untuk melakukan pemblokiran terhadap ±32.556 rekening (sebelumnya: ±32.144 rekening) dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, serta melakukan pengembangan atas laporan tersebut dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Identitas Kependudukan serta melakukan Enhance Due Diligence (**)
